yandex
Uncategorized

UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Bagaimana Gaji di Calon Ibu Kota Baru

Pemerintah resmi menetapkan peningkatan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen. Oleh karena itu, para Gubernur di seluruh Indonesia harus menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum 2020 serentak pada 1 November 2019.

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 21 November 2019. Gubernur dapat menetapkan UMK untuk Kabupaten/Kota yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP.

Lantas, bagaimana dengan gaji pekerja yang bekerja di calon ibu kota baru, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur?

Kenaikan UMP

Berdasarkan data yang dikelola oleh VIVA, pada Kamis, 17 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP tahun 2019 sebesar Rp2.747.560. Angka kenaikan meningkat sebesar 8,03 persen dibandingkan UMP 2018 yang sebesar Rp2,543,331.

Adapun UMK 2019 dua calon ibu kota baru, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, masing-masing dengan senilai Rp2,930,304 dan Rp3,013,954. Ketika dikombinasikan dengan peningkatan yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51 persen, maka upah minimum tahun 2020 di Kalimantan Timur sebesar Rp2.981.377.

Sementara UMK 2020 di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser utara masing-masing sebesar Rp3.179.672 dan sebesar Rp3.270.441.

UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Bagaimana Gaji di Calon Ibu Kota Baru
UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Bagaimana Gaji di Calon Ibu Kota Baru

Keputusan Resmi

Namun, angka tersebut adalah asumsi, karena kenaikan upah di masing-masing provinsi, kabupaten/kota belum secara resmi diumumkan oleh kepala daerah.

Namun, jika dijumlahkan dari upah tahun ini akan diketahui berapa kenaikannya di tahun depan.

Seperti yang diketahui, keputusan untuk kenaikan UMP tahun 2020 yang terkandung dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2019.

Sementara itu, Presiden Jokowi resmi menunjuk Kutai Kartanegera dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru yang potensial pada 26 Agustus 2019.

Berapa Gaji Pekerja di DKI Jakarta ?

Surat edaran berisi tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Hal ini sesuai dengan Pasal 44 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana kenaikan nilai upah minimum provinsi berdasarkan formula Penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional di seluruh negeri.

Oleh karena itu, seperti yang dikutip VIVAnews, para Gubernur di seluruh Indonesia harus menetapkan dan mengumumkan kenaikan UMP tahun 2020 secara serentak pada 1 November 2019. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

Gubernur dapat menetapkan UMK untuk Kabupaten/Kota yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum. Bila mengacu pada besarnya UMP DKI 2019 Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp3.940.973, maka dengan kenaikan 8,51 persen, diperkirakan akan ada kenaikan menjadi sebesar Rp335.376.

Yaitu, UMP 2020 di DKI Jakarta bisa mencapai Rp4.276.350. Surat edaran tersebut menyebutkan terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan upah minimum sama dengan KHL, Provinsi Kalimantan Tengah, Papua Barat, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Jika upah tidak disesuaikan akan ada sanksi. Dalam Pasal 68 Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi administratif.

Sanksi tersebut berupa bentuk teguran tertulis oleh Menteri kepada Gubernur atau Wakil Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati atau Wakil Bupati atau Wali kota atau Wakil Wali kota.

Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan belum dilaksanakan, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan.

Selain itu, jika kepala daerah atau wakil kepala daerah telah menyelesaikan PHK sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, diberhentikan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.daerah.

Buruh Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51 Persen

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 naik 8,51 persen. Kenaikan UMP itu yang berlaku pada tanggal 1 Januari tahun depan.

Tentang jumlah kenaikan UMP tahun 2020, kalangan buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengevaluasi nilainya tidak tepat. Menurut mereka, upah minimum provinsi tahun 2020 seharusnya bisa naik lebih besar lagi hingga 15 persen.

UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Bagaimana Gaji di Calon Ibu Kota Baru
UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Bagaimana Gaji di Calon Ibu Kota Baru

"Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, pada Jumat, 18 Oktober 2019, seperti yang dikutip dari VIVAnews.

Tampilkan Lebih Bnayak

Related Articles

Back to top button