yandex
Uncategorized

Evaluasi Kabinet Jokowi, Airlangga Klaim Ekonomi Indonesia Stabil

TEMPO.CO, Jakarta - Evaluasi Kabinet Jokowi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan prestasinya selama masa jabatannya di Kabinet Indonesia Kerja Jilid I. Airlangga mengklaim, Kabinet Jokowi periode I dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik di tengah goncanan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.

"Ekonomi Indonesia stabil, secara politik kita stabil," ujar Airlangga di The Westin, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2019.

Airlangga mengatakan, berdasarkan data statistik teranyar, ekspor neraca perdagangan Indonesia di sektor non-migas positif sebesar US$ 4,6 miliar.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar itu mengklaim iklim investasi Tanah Air telah berkembang. Tingkat investasi didasarkan oleh kebijakan pemerintah melonggarkan sejumlah regulasi. Misalnya penetapan tax holiday untuk beberapa jenis usaha. Kemudian, pemerintah tengah merancang mini tax holiday untuk industri padat karya.

Kestabilan Ekonomi Indonesia

Airlangga yakin, tax holiday Mini diberikan agar merangsang pertumbuhan industri padat karya di Tanah Air dengan itu untuk merebut momentum dari eskalasi perang dagang. Karena, menurut dia, akan terjadi pengalihan pemesanan oleh Amerika, yang semula impor dari Cina. Airlangga menyebut Amerika Serikat akan bermitra dengan negara-negara lain seperti Vietnam dan Indonesia.

Melihat kesempatan ini, Kabinet Jokowi kemudian mempromosikan pembangunan industri padat karya. Di sisi lain, pemerintah juga sedang membangun industri padat modal di Jawa Tengah. Airlangga percaya investasi dalam skala besar akan segera masuk. Apalagi setelah Indonesia telah meneken Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau CEPA dengan Uni Eropa.

Menteri Ekonomi Disarankan dari Profesional

TEMPO.CO, Jakarta - Jokowi Jilid II sudah rampung. Presiden Joko Widodo menyatakan masih ada muka-muka lama yang menduduki jabatan menteri dalam kabinet baru. "Ya adalah, (menteri) yang lama ada, (menteri) yang baru banyak," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka di Jakarta, pada 16 Oktober 2019.

Jokowi mengungkapkan komposisi menteri diperiode kedua kepemimpinannya 55-45. Artinya, akan ada 55 persen menteri dari para kalangan profesional dan sisa lainnya politikus. Selain itu, ada juga menteri dari generasi milenial di bawah usia 30 tahun.

Ihwal calon menteri ekonomi Jokowi, Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastadi mengusulkan sejumlah syarat. Menurut dia, Jokowi harus mengisi kabinetnya, terutama bidang-bidang ekonomi dan sektor riil, dengan para profesional. "Sosoknya harus profesional dan diterima pasar," ujar Fithra, yang juga seorang ekonomi di Universitas Indonesia, di Hotel Sofyan, Jakarta, Kamis, Oktober 17, 2019.

Evaluasi Kabinet Jokowi

Fithra mengatakan bahwa profesional bukan berarti tidak terafiliasi dengan partai politik. Ia mengatakan bisa menjadi calon menteri ini tergabung parpol namun tetap merupakan profesional.

Dia mengaku memaklumi adanya kompromi-kompromi antara Jokowi dengan partai pendukungnya dalam pembentukan susunan pembantu presiden lima tahun ke depan. Bahkan Fithra menyebut semakin banyak anggota partai yang masuk kabinet akan lebih bagus.

"Karena itu akan menjadi politik lebih stabil," tutur dia. Selain itu Fithra sangat menyarankan sosok menteri Jokowi yang bisa menggaet para pemodal untuk masuk ke tanah air. "Bagaimana investor ketika melihat itu dan nyaman mereka akan masuk untuk berinvestasi."

Seperti pada periode pertama, Fithra mengatakan kinerja Kementerian bidang Ekonomi Jokowi cukup baik. Ia mengatakan persoalan selama lima tahun ini berada di sektor riil, seperti industri, perdagangan, pertanian, hingga Badan Usaha Milik Negara.

Prerogatif Presiden

Kiki menambahkan, evaluasi yang dilakukan pihaknya untuk memberi masukan kepada Jokowi dalam memilih menteri untuk kabinet periode kedua nantinya.

"Evaluasi ini sangat penting agar Jokowi tidak salah dalam menyusun formasi kabinetnya," jelasnya.

Pihaknya merekomendasikan menteri dengan nilai bagus untuk kembali dipilih di periode kepemimpinan Jokowi yang kedua nantinya. Demikian juga sebaliknya, pihaknya meminta Jokowi untuk tidak memilih menteri-menteri dengan nilai yang kurang bagus.

"Itu masukan dari kita, persoalan nanti dipakai atau tidak itu terserah Jokowi. Bagaimanapun menteri adalah hak prerogatif presiden," ujarnya.

Tampilkan Lebih Bnayak

Related Articles

Back to top button